Lahirnya provinsi Banten yang dikukuhkan oleh Undang-undang N0. 23 tahun 2000, merupakan bentuk nyata dari satu perjuangan panjang masyarakat Banten yang memiliki komitmen kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Banten.
Jika dulu Banten pernah mencapai kejayayaan dibawah kesultanan Banten Kenapa tidak, Banten kini bisa makmur dibawah kepemimpinan “ Ratu Atut Ckhosiah”. Terlepas banyak dan sedikitnya, masalah social ekonomi dan politik yang dihadapi oleh warga Banten, setidaknya rasa optimis perlu dipelihara untuk memacu ketertinggalan dibanding dengan daerah lain.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan dulu dan kini, selain setting social pilitik dan budayanya berbeda, perlu diyakini bahwa seorang pemimpin adalah orang yang terbaik dimasanya. Oleh karenanya tidak ada salahnya jika kita belajar dari sejarah, agar sang pemimpin dapat berpijak pada konteks kekinian dan “berpetualang” menjelajahi alam yang belum disentuhnya.
Oleh karenanya belajar pada sejarah merupakan suatu hal penting bagi warga Banten, bukan hanya korelasinya dengan etnisitas Banten, akan tetapi ada yang jauh lebih bermakna dalam sejarah Banten yakni nilai-nilai kearifan.
Mungkin saja bagi sebagaian kalangan atau beberapa orang sedikit terhentak melihat perubahan social yang tengah melingkupi masyarakat Banten. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Banten belum bisa merdeka dari kemiskinan, pengangguran buta aksara,kumbuh dan ada juga yang sangat tega mengatakan SDM-nya rendah.Namun masyarakat banten memiliki kesadaran penuh untuk berani berharap dan menggantungkan asanya pada kepemimpinan perempuan.
Padahal jka dirunut pada konteks isu jender di kita sangat sensitive. Berbicara perempuan sama saja dengan berbicara doktrin agama. Tengok saja ketika Indonesia mengadakan pemilu untuk memilih wakil rakyat, dan presiden ke-4, Ketika itu nama Megawati merupakan kandidat perempuan satu-satunya utuk duduk di kursi ke-presidenan. Apa yang terjadi banyak pihak yang tidak setuju (presiden perempuan) kala itu dengan alasan Islam tidak menerima kepemimpinan perempuan.
Lain halnya di Banten meskipun masyarakatnya dianggap pendidikannya rendah, dan mayoritas warganya beragama Islam tetapi tidak ada satupun yang muncul kepermukaan mengatakan ketidaksetujuaannya terhadap kepemimpinan perempuan di Banten apalagi sampai mempolitisasi Agama.
Disini kecerdasan dan kearifan masyarakat Banten sekaligus membantah pendapat orang yang selama ini mengatakan bahwa masyarakat Banten merasa berat beradaptasi dengan perubahan social dan ekonomi yang terjadi disekelilingnya. Realitas ini menegaskan bahwa ukuran tradisional atau modern bukan hanya saja terletak pada ruang dan yang melingkupinya tetapi kita harus memaknainya secara esensial yakni fungsinya dalam konteks historis regional.
Eklusi terhadap Perempuan Banten
Masalah perempuan sampai saat ini masih menjadi diskursus yang tak kunjung usai, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak persoalan perempuan yang tidak pernah habis kehadirannya dimuka bumi ini. Hal ini sangat tampak ketika membicarakan rendahnya sumberdaya perempuan, maraknya kekerasan terhadap perempuan baik diranah public atau di sector lainnya.Tentunya situasi ini harus mendapat perhatian serius dari stakeholder dan terlebih dari perempuan itu sendiri.
Banyak studi membuktikan bahwa bidang-bidang kehidupan perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan ekploitasi. Sehingga perempuan tersingkir ke sektor domestic yang sesuai dengan strotpe gendernya, yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi dan berupah rendah, seperti sector jasa, adminitative dan buruh pabrik.
Realitas ini terlihat dari data Tahun 2002 jumlah penduduk provinsi Banten yang berjenis kelamin perempuan sekitar 4.018.000 (49,62%) dan laki-laki 4.079.000 (50,38%). Bila kita membandingkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dipropinsi Banten sangat tertinggal jauh jika dibandingkan dengan laki-laki. Kesimpulan ini diambil dari tingkat jumlah angkatan kerja perempuan (47,88%) yang jauh lebih kecil dari laki-laki (67,83%). Misalnya dibidang pertanian, perempuan berkisar pada angka (9,53%) sedangkan laki-laki (16,29%). Di bidang industri, jumlah pekerja perempuan (6,23%) lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang mencapai angka 12.83%. dibidang jasa-jasa perempuan hanya (21,02%) sedangkan laki-laki (34,11%).
Data diatas menunjukan bahwa perempuan masih termarjinalkan, dan perempuan hanya dimanfaatkan sebagai sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (demi kepentingan ekonomi negara), bukan untuk kepentingan perempuan.
Oleh karenanya seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan perubahan mendasar, menjadi sebuah peluang dan harapan besar bagi pengembangan potensi dan pemberdayaan perempuan di Banten. Terlebih Banten kini dipimpin oleh perempuan. (Bersambung...Wassalam)
Jika dulu Banten pernah mencapai kejayayaan dibawah kesultanan Banten Kenapa tidak, Banten kini bisa makmur dibawah kepemimpinan “ Ratu Atut Ckhosiah”. Terlepas banyak dan sedikitnya, masalah social ekonomi dan politik yang dihadapi oleh warga Banten, setidaknya rasa optimis perlu dipelihara untuk memacu ketertinggalan dibanding dengan daerah lain.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk membandingkan dulu dan kini, selain setting social pilitik dan budayanya berbeda, perlu diyakini bahwa seorang pemimpin adalah orang yang terbaik dimasanya. Oleh karenanya tidak ada salahnya jika kita belajar dari sejarah, agar sang pemimpin dapat berpijak pada konteks kekinian dan “berpetualang” menjelajahi alam yang belum disentuhnya.
Oleh karenanya belajar pada sejarah merupakan suatu hal penting bagi warga Banten, bukan hanya korelasinya dengan etnisitas Banten, akan tetapi ada yang jauh lebih bermakna dalam sejarah Banten yakni nilai-nilai kearifan.
Mungkin saja bagi sebagaian kalangan atau beberapa orang sedikit terhentak melihat perubahan social yang tengah melingkupi masyarakat Banten. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Banten belum bisa merdeka dari kemiskinan, pengangguran buta aksara,kumbuh dan ada juga yang sangat tega mengatakan SDM-nya rendah.Namun masyarakat banten memiliki kesadaran penuh untuk berani berharap dan menggantungkan asanya pada kepemimpinan perempuan.
Padahal jka dirunut pada konteks isu jender di kita sangat sensitive. Berbicara perempuan sama saja dengan berbicara doktrin agama. Tengok saja ketika Indonesia mengadakan pemilu untuk memilih wakil rakyat, dan presiden ke-4, Ketika itu nama Megawati merupakan kandidat perempuan satu-satunya utuk duduk di kursi ke-presidenan. Apa yang terjadi banyak pihak yang tidak setuju (presiden perempuan) kala itu dengan alasan Islam tidak menerima kepemimpinan perempuan.
Lain halnya di Banten meskipun masyarakatnya dianggap pendidikannya rendah, dan mayoritas warganya beragama Islam tetapi tidak ada satupun yang muncul kepermukaan mengatakan ketidaksetujuaannya terhadap kepemimpinan perempuan di Banten apalagi sampai mempolitisasi Agama.
Disini kecerdasan dan kearifan masyarakat Banten sekaligus membantah pendapat orang yang selama ini mengatakan bahwa masyarakat Banten merasa berat beradaptasi dengan perubahan social dan ekonomi yang terjadi disekelilingnya. Realitas ini menegaskan bahwa ukuran tradisional atau modern bukan hanya saja terletak pada ruang dan yang melingkupinya tetapi kita harus memaknainya secara esensial yakni fungsinya dalam konteks historis regional.
Eklusi terhadap Perempuan Banten
Masalah perempuan sampai saat ini masih menjadi diskursus yang tak kunjung usai, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak persoalan perempuan yang tidak pernah habis kehadirannya dimuka bumi ini. Hal ini sangat tampak ketika membicarakan rendahnya sumberdaya perempuan, maraknya kekerasan terhadap perempuan baik diranah public atau di sector lainnya.Tentunya situasi ini harus mendapat perhatian serius dari stakeholder dan terlebih dari perempuan itu sendiri.
Banyak studi membuktikan bahwa bidang-bidang kehidupan perempuan mengalami subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan ekploitasi. Sehingga perempuan tersingkir ke sektor domestic yang sesuai dengan strotpe gendernya, yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi dan berupah rendah, seperti sector jasa, adminitative dan buruh pabrik.
Realitas ini terlihat dari data Tahun 2002 jumlah penduduk provinsi Banten yang berjenis kelamin perempuan sekitar 4.018.000 (49,62%) dan laki-laki 4.079.000 (50,38%). Bila kita membandingkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi dipropinsi Banten sangat tertinggal jauh jika dibandingkan dengan laki-laki. Kesimpulan ini diambil dari tingkat jumlah angkatan kerja perempuan (47,88%) yang jauh lebih kecil dari laki-laki (67,83%). Misalnya dibidang pertanian, perempuan berkisar pada angka (9,53%) sedangkan laki-laki (16,29%). Di bidang industri, jumlah pekerja perempuan (6,23%) lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang mencapai angka 12.83%. dibidang jasa-jasa perempuan hanya (21,02%) sedangkan laki-laki (34,11%).
Data diatas menunjukan bahwa perempuan masih termarjinalkan, dan perempuan hanya dimanfaatkan sebagai sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (demi kepentingan ekonomi negara), bukan untuk kepentingan perempuan.
Oleh karenanya seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan perubahan mendasar, menjadi sebuah peluang dan harapan besar bagi pengembangan potensi dan pemberdayaan perempuan di Banten. Terlebih Banten kini dipimpin oleh perempuan. (Bersambung...Wassalam)
Poskan Komentar